NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nunukan Kalimantan Utara meminta pemerintah kabupaten menutup akses keluar dan pintu masuk demi memangkas mata rantai sebaran Covid-19.
Ketua Fraksi PKS Nunukan Adama mengatakan, Nunukan sebagai jalur perbatasan RI – Malaysia merupakan wilayah transit, banyak orang keluar masuk sehingga kontrol medis dan pemeriksaan terhadap obyek terindikasi covid-19 tak akan berjalan maksimal.
“Kami mendesak Pemda Nunukan untuk berkoordinasi dengan instansi lain, agar segera menutup perlintasan orang masuk dan keluar Nunukan dalam masa waktu tertentu,”ujarnya, Minggu (29/03/2020).
Penutupan akses di Nunukan adalah pembatasan dan pengetatan orang, sedangkan barang-barang terutama sembako dan kebutuhan pokok lain tetap berjalan wajar.
“Jadi kami minta dibatasi dan dijaga ketat jalur-jalur keluar masuk orang di Kota Nunukan. Baik bandara, pelabuhan maupun jalur-jalur darat. Tapi tidak sepenuhnya ditutup, jelas ada mekanismenya. Karena Nunukan masih membutuhkan obat-obatan maupun APD untuk mengatasi pasien Covid-19,”tegasnya.
Dengan penutupan tersebut, Pemkab juga harus menyiapkan relawan-relawan untuk distribusi bantuan ke masyarakat yang membutuhkan, bahkan jika dibutuhkan, fraksi PKS Nunukan menyetujui anggaran reses dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.
Reses akan dilakukan dengan cara lain sekaligus memberikan edukasi masyarakat Nunukan untuk turut berperan serta dan bekerja sama dalam menghadapi covid-19, termasuk di dalamnya mengikuti anjuran dan himbauan dari pemerintah juga TNI, POLRI.
“Anggota fraksi PKS siap mengalokasikan dana reses untuk kegiatan penanggulangan Covid-19 dan bantuan sosial lainnya,”katanya.
Anggota DPRD dari PKS Andi Krislina juga meminta Pemkab tanggap atas kondisi Nunukan yang menjadi perlintasan CTKI maupun WNA khususnya dari Malaysia, usulan menutup akses jalur ini wajib disertai pendataan ketersediaan bahan pokok, dan menjamin ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kondisi penanggulangan corona.
“Mendesak Pemkab Nunukan menyiapkan dana bantuan sosial untuk masyarakat kecil yang terdampak.”katanya.
Desakan dan permintaan fraksi yang memiliki 4 perwakilan di parlemen Nunukan ini didasari keprihatinan dan peduli kemanusiaan, jika jalur Nunukan masih saja bebas menerima orang keluar masuk, potensi sebaran corona sangat besar dan sebaliknya.
PKS juga mempertanyakan alokasi anggaran penanganan corona yang hingga kini masih simpang siur dan belum jelas penggunaannya untuk apa, dibagikan ke siapa saja dan mekanisme atau penanggung jawabnya siapa.
Sebagaimana dikatakan Inah Anggraini yang juga anggota DPRD Fraksi PKS, ada 2 sumber anggaran yang harus diperjelas.
“Pertama ada surat edaran untuk donasi bagi semua ASN, instansi vertikal, dan perusahaan, ada terkumpul tidak? kenapa tidak diumumkan dan dipakai untuk apa? dan kedua ada anggaran Rp.3,6 Miliar, itu juga kita tak pernah tahu fisiknya di lapangan seperti apa?,”katanya.
Fakta di lapangan membuktikan, alokasi anggaran Rp.3,6 miliar ataupun donasi hasil surat edaran Bupati tak dirasakan petugas medis, mereka masih membeli konsumsi dari kocek pribadi dan dengan alokasi Rp.3,6 miliar, Satgas Penanggulangan Covid-19 Nunukan bahkan tak punya posko atau aplikasi yang memudahkan masyarakat memantau perkembangan kasus corona.
“Itu jadi sorotan kami, apa yang sudah dilakukan Pemkab karena media terus memberitakan penyemprotan, dan usaha instansi TNI, Polri sementara gugus tugas yang dibentuk belum terlihat kerjanya.”kata para politisi PKS ini.(KU).
