NUNUKAN, SWARAKALTARA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Kalimantan Utara menyorot adanya keretakan dalam konstruksi bangunan dari proyek fisik APBD Nunukan di pulau Sebatik yang masih dalam masa perbaikan saat monitoring.
Monitoring dilakukan untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsi legislator sebagai perkara wajib yang diatur Undang undang, pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan ditiadakannya pengawasan atas proyek fisik yang bersumber dari uang rakyat.
Politisi Partai Bulan Bintang Andre Pratama mengatakan, ia bersama anggota DPRD dari partai Demokrat Dapil Sebatik H.Nadia masih menemukan sejumlah proyek cacat, terjadi keretakan dan pergeseran dari tempat semula yang harus secepatnya diperbaiki.
“Hasil monitoring akan kita suarakan dalam pandangan fraksi Demokrat di sidang paripurna nanti” ujarnya, Sabtu, (25/04/2020).
Sebagaimana dijelaskan Andre, dari sekitar 23 proyek yang akan dimonitoring oleh DPRD dapil Sebatik, mereka menemukan retakan di pasangan batu pekerjaan pembangunan jembatan box culvert dan siring jalan menuju Batu Lamampu dan sedikit tergeser, proyek ini dianggarkan dengan nilai Rp.1.476.700 dan terealisasi 99,48 persen.
Temuan lain yaitu adanya retakan dinding serta belum cukupnya timbunan tanah di bagian IPAL serta aksesoris kloset duduk, urinor, wastafel tidak ada merknya pada proyek penambahan ruang Puskesmas Sei Taiwan yang bersumber dari DAK reguler dengan nilai Rp.1.218.999.000.
Andre menegaskan, hal ini harus di cek kembali sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh rekanannya pada pekerjaan penambahan ruang puskesmas Sungai Taiwan.
“Kami meminta ini akan menjadi catatan penting dalam pandangan fraksi Demokrat bahwasanya apabila akan dilakukannya pembayaran yang masih terhutang diharapkan untuk melakukan pengecekan ulang dan kesesuaian volume pekerjaan sebelum dilakukan pembayaran 100% nantinya” katanya.
Andre juga berharap kedepannya OPD terkait lebih bersinergi dalam hal monitoring DPRD, selama ini banyak kepala bidang (Kabid) justru absen dan mewakilkan pendampingan monitoring kepada orang yang kurang kompeten sehingga sering terjadi miss komunikasi di lapangan akibat pemahaman pendamping dari OPD yang minim.
“Jangan sampai ada kabid yang meminta kami menelpon kontraktornya karena ini bukan kapasitas kami.” katanya(KU).
