MALINAU, SWARAKALTARA.COM–Kerja sama antara pengusaha lokal dengan pengusaha nasional yang berkiprah di Kaltara perlu dijalin lebih baik untuk kepentingan pembangunan. Khususnya pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pedalaman-perbatasan. Yaitu proyek-proyek nasional yang didanai APBN. Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltara, Kilit Laing kegiatan pembangunan di perbatasan selama 2 periode kepemerintahan Presiden Jokowi banyak melibatkan pengusaha nasional. Termasuk perusahaan BUMN.
“Yang kami dari Kadin harapkan, perusahaan-perusahaan yang mendapat pekerjaan bisa bekerja sama dengan perusahaan lokal,” ungkapnya, Senin (28/12).
Kerja sama yang dimaksud dapat dilakukan misalnya dalam hal pengadaan material pembangunan, jasa sewa atau kontrak kendaraan, alat berat dan lainnya. Dengan menggandeng perusahaan lokal, ungkap Kilit Laing, proses pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana lebih cepat. “Kendala berat pembangunan di wilayah perbatasan, Krayan misalnya, adalah akses mobilisasi yang sangat jauh. Baik mobilisasi alat maupun material,” papar Kilit.
Selain jarak tempuh yang jauh, akses menuju Krayan juga masih sangat sulit. Jalan darat dari Malinau belum sepenuhnya baik. Pada musim hujan jalan ke sana lebih sulit lagi untuk dilalui. Kondisi seperti itu menurut Kilit Laing kadang tidak diketahui pihak luar. Akibatnya kerap terjadi kasus keterlambatan kegiatan pembangunan bahkan tak terselesaikan sesuai target. “Penyebabnya karena ketidaksanggupan kontraktor mengejar target pekerjaan karena kondisi itu tadi yang tak terperhitungkan,” jelasnya.
Keterlambatan pekerjaan apalagi ketidakselesaian pekerjaan jelas merugikan masyarakat. “Harusnya masyarakat sudah dapat menikmati, jadi tidak segera. Anggaran tak terserap kembali ke negara. Syukur kalau tahun berikutnya anggaran itu turun lagi. Kalau tidak kan masyarakat yang rugi,” ungkapnya.
Kilit Lain menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya melalui Kadin akan mencoba berkoordinasi dengan instansi terkait pemerintah, dengan asosiasi perusahaan-perusahaan lokal untuk membahas peluang kerja sama antara pihak luar baik swasta maupun nasional (negara) dengan perusahaan-perusahaan lokal. “Prinsipnya agar perusahaan lokal dapat diberdayakan untuk kebaikan pembangunan,” pungkas Kilit. (nu)
