BATUI, SWARAKALTARA.COM–Pemuda dan mahasiswa serta beberapa organisasi di Kecamatan Batui kembali menggelr aksi demo menolak Perusahaan Pertambangan Nikel di Kecamatan Batui.
Aksi Demo yang tergabung dalam Frong Masyarakat Batui Tolak Tambang ini, dilakukan dengan long march seputaran Kecamatan Batui dan titik fokus di Pasar Rakyat Batui. Pada Sabtu (16/1).
Pada aksi demo tersebut Front ini mendesak pihak pemerinah untuk menyingkapi penolakan masyarakat Batui terhadap Tambang Nikel. “Secara tegas kami Masyarakat Batui menolak perusahaan tambang yang akan masuk di kecamatan Batui,” ungkap Rahmat Agung Nugroho, Kordinator Lapangan.
Untuk dikettahui, dua Perusahaan Tambang Nikel di kecamatan Batui, PT. Banggai Kencana Permai dan PT. Indo Nikel karya Pratama telah mengkantongi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. Dan saat ini sedang dalam tahapan penerbitan Izin Lingkungan.
- Indo Nikel Karya Pratama saat ini memiliki wilayah pertambangan dengan konsesi 3.047 hektare dan PT Banggai Kencana Permai 8.000 hektare. Namun wilayah pertambangan PT. Banggai Kencana Permai meliputi dua kecamatan lainnya, Batui Selatan dan Moilong.
Rahmat Agung Nugroho, yang juga Ketua Himpunan Mahasiswa Batui cabang Makasar mengatakan bahwa Konflik Masyarakat Batui dengan perusahaan sampai dengan hari belum di selesaikan. Sementara pemerintah malah memberikan ruang Eksploitasi lagi terhadap Pertambangan Nikel di Kecamatan Batui.
“Kurang lebih 20-an lebih Investasi yang ada di Kecamatan Batui namun sampai hari ini tidak mampu mensejahterakan Masyarakat. Apalagi di tambah dengan adanya kehadiran perusahaan Nikel yang pastinya akan mengarah pada Konflik Agararia,” ungkapnya.
Pertambangan Nikel merupakan salah satu Industri ekstraktif, yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Sehingga sangat berpotensi pada pengerusakan terhadap ekonomi, lingkungan, dan adat-budaya. Sementara itu, menurut catatan Jatam Sulteng, basis utama pertumbuhan ekonomi di sektor tambang dan galian di Sulteng di topang oleh kekerasan dan konflik perebutan lahan antara rakyat dengan investor/perusahaan tambang yang disponsori pemerintah daerah sebagai pemberi izin. Konflik-konflik yang muncul biasanya berupa kekerasan, pengusiran, kriminalisasi, dan intimidasi.
Penyunting : Yunu WH
